Sukseskan PESPARAWI XIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Lamandau                     Dirgahayu Kabupaten Lamandau ke-15 (03 Agustus 2002 - 03 Agustus 2017)                     Selamat HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, "Dirgahayu Republik Indonesia"                 
Berita

“Deklarasi Banda Aceh Untuk Universal Akses 2019”

28 November 2016 10:18

“Deklarasi Banda Aceh Untuk Universal Akses 2019”

Konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVI Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) melahirkan Deklarasi Banda Aceh 2016. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen para kepala daerah anggota AKKOPSI untuk mewujudkan kondisi sanitasi yang ideal, sekaligus memenuhi target universal akses pada akhir 2019.

Konferensi kabupaten/kota peduli sanitasi ini dibuka secara resmi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang mewakili presiden. Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, sejumlah Dirjen dan Deputi kementerian terkait, 55 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota se-Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Mengusung tema “Optimalisasi Gerakan AKKOPSI untuk Pencapaian Target Universal Access Sanitasi dan Air Minum Indonesia 2019", CSS XVI  yang kali ini digelar di Kota Banda Aceh 23-25 November 2016, kegiatan diawali dengan acara Welcome Dinner pada malam hari pertama sebagai ungkapan selamat datang terhadap para Walikota dan Bupati anggota AKKOPSI, kemudian pada hari kedua kegiatan berupa konferensi dan kunjungan lapangan ke TPA Gampong Jawa.

Agenda City Sanitation Summit (CSS) merupakan gelaran rutin puncak pertemuan tahunan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) untuk mendukung pencapaian program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) mewujudkan target 100% akses sanitasi Indonesia Tahun 2019 sebagai wadah koordinasi para Bupati dan Walikota, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait kebijakan bidang sanitasi, hingga saat ini sejumlah 467 Bupati dan Wali Kota tergabung menjadi anggota AKKOPSI.

Gerakan AKKOPSI sebagai forum pertukaran pengalaman berbagai kabupaten/kota yang peduli dan giat dalam pembangunan sanitasi, membangun kemitraan antar para anggota, mendorong peningkatan upaya advokasi, promosi dan kampanye pembangunan sanitasi di Indonesia dan mensosialisasikan kesadaran tentang pentingnya perencanaan strategis dalam optimalisasi investasi di penyediaan layanan sektor sanitasi.

Tertuang dalam enam poin utama, Deklarasi Banda Aceh yang ditandatangani oleh para bupati/wali kota anggota AKKOPSI tersebut dibacakan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Komunikasi AKKOPSI ibu Hj.Illiza Sa’aduddin Djamal pada acara pembukaan konferensi CSS di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, bahwa para kepala daerah anggota AKKOPSI berkomitmen untuk:

  1. Melakukan secara langsung koordinasi dan monitoring rutin berkala terhadap progress pembangunan sanitasi di kabupaten/kota masing-masing secara terpadu, terukur dan sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
  2. Membentuk dan menerapkan kebijakan daerah tentang Gerakan Sanitasi Terpadu untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan sanitasi terutama dalam upaya mewujudkan sinergi lintas SKPD dan non-SKPD termasuk TNI, pihak swasta, para tokoh dan organisasi keagamaan, serta pihak swasta untuk kesuksesan pembangunan sanitasi di daerah.
  3. Setidak-tidaknya mewujudkan stop prilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran regulator serta operator layanan air limbah.
  4. Meningkatkan kinerja dan sinergitas regulator dan operator dalam upaya keterpaduan program pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong pembentukan dan menjaga keberlangsungan siklus bisnis persampahan di daerah.
  5. Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan desa maupun dalam pengalokasian dana desa, dan memfasilitasi pelaksanaan fatwa MUI Pusat dalam pemanfaatan dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf produktif untuk penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
  6. Mendorong secara aktif pembentukan kebijakan nasional yang terkait dengan SOTK daerah, yang mendukung terjadinya percepatan penyediaan layanan sanitasi, maupun kebijakan nasional yang terkait dengan alokasi APBN serta hibah dari mitra pembangunan bagi percepatan penyediaan layanan sanitasi di daerah.

Wali Kota Banda Aceh non aktif ibu Hj.Illiza mengemukakan perlunya komitmen ini dijalankan dengan penuh displin dan kesadaran tinggi sebagai pengejawantahan layanan dasar yang sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakatnya. Keberhasilan Kota Banda Aceh menyediakan layanan 97% akses air bersih dan 94% layanan sanitasi merupakan capaian yang tinggi dari sebuah komitmen terhadap masyarakatnya baik melalui prinsip dasar kegotongroyongan maupun inovasi teknis berupa zonasi drainase untuk pengedalian genangan di kota, serta penerapan district meter area untuk penyediaan air bersih.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil menjadi salah narasumber diskusi publik sesi kedua City Sanitation Summit (CSS) XVI di Gedung AAC Dayan Dawood Jl. Tengku Nyak Arief, Banda Aceh, mengungkapkan pengalaman Kota Bandung dalam mempercepat pembangunan sanitasi kota Bandung akibat bertumbuhnya populasi secara cepat tanpa diiringi desain kota yang memadai sehingga munculah masalah kekumuhan, sampah, drainase, dan lain sebagainya yang mengurangi kualitas hidup masyarakat Kota Metropolitan  Bandung sampai pada akhirnya dimasa kepemimpinan Ridwan Kamil, Kota Bandung berhasil memperoleh Piala Adipura dengan nilai tertinggi seluruh Indonesia.

Wali Kota Bandung berbagi pengalamannya terkait dengan keberhasilan Kota Bandung meningkatkan kesadaran sanitasi warganya adalah pertama dengan secara perlahan-lahan berusaha mengubah perilaku pola dan kesadaran hidup sehat warga dengan menggunakan contoh, antara lain : Gerakan Pungut Sampah, Gerakan Hidup Sehat dengan Bersepeda,Gerebeg Sampah, Kewajiban Mobil Memiliki Tempat Sampah, Toilet Sekolah sekelas Hotel Bintang 3, sampai diberlakukannya sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut di atas.

Untuk pendanaan APBD, sektor sanitasi telah mendapat lebih dari 2,3% nilai APBD sedangkan pemanfaatan sumber lain yang sah dalam pembangunan sektor sanitasi di masukan dalam website TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) agar ada transparansi penggunaan dan asal usul sumber dana yang dapat diakses masyarakat luas.Selain itu ,Kota Bandung selalu melibatkan gerakan pemuda dalam kegiatan sanitasi dan kemasyarakatan dengan jumlah dana yang digelontorkan sekitar 20 miliar per tahunnya.Karena menurut Ridwan Kamil apabila ingin perubahan yang lebih cepat, tidak bisa mengandalkan pemimpinnya saja tapi harus bahu membahu dengan menjadi pemuda yang memberi solusi dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.     

Kedua dengan mendekati ulama untuk menyampaikan tema-tema da'wah tentang kebersihan, berinvestasi sanitasi baik melalui dana pemerintah maupun non APBD.

Fakta bahwa di Indonesia saat ini masih terdapat 95 juta penduduk atau 37% yang belum memiliki akses terhadap air minum layak dan masih terdapat 120 juta penduduk atau 47% yang belum memiliki sanitasi yang layak, adalah merupakan tanggung jawab bukan hanya pemerintah pusat namun juga tingkat provinsi, kabupaten/kota. Gerakan hidup sehat sejauh ini telah didukung 20 kementerian dan lembaga yang bersinergi, dengan harapan bukan hanya sanitasinya saja tapi juga air bersihnya mengalir karena kebutuhan air selayaknya sanitasi merupakan kebutuhan dasar dan pola hidup yang sehat sehingga dengan kondisi masyarakat yang sehat produktifitas juga meningkat.


BACA BERITA LAINNYA:

Anggota DPRD Kabupaten Lamandau Periode 2014-2019 Resmi Dilantik
HUT RI Ke-69: Wabup Pimpin Upacara
Pengukuhan Paskibraka Jelang HUT RI
Launching Web Bappeda Lamandau
Kab. Lamandau Peroleh Piagam Penghargaan Kinerja Terbaik Harapan I
Tingkatkan Kualitas Rencana Aksi PM2L Tahun 2015
Musrenbang RKPD Kedepankan Program Unggulan SKPD Tahun 2016 – 2018
Tingkatkan Daya Saing Daerah Hadapi Persaingan Global
LKPJ Bupati Lamandau Cermin Kepatuhan Terhadap Peraturan
PROLEGDA Tahun 2015 Menjawab Dinamika Kebutuhan Hukum Masyarakat
Lamandau Siap Wakili Kalteng Dalam Anugerah Pangripta Nusantara
2015,Kabupaten Lamandau Resmi Tambah Lima Desa Baru
Bupati Lamandau Hibahkan Tanah 2 Hektar Untuk Lokasi Perkantoran Desa Rimba Jaya
Lamandau Ikuti Penilaian Tahap IV Anugerah Pangripta Nusantara
DPRD Kab.Lamandau Beri Catatan Strategis Terhadap LKPJ 2014
Bupati Lamandau Tetapkan Delang sebagai Tujuan Wisata Alam dan Budaya
Pemkab.Lamandau Gelar Safari Ramadhan 1436 H di Tujuh Kecamatan
Suka Cita Menyambut Hari Jadi Ke-13 Kabupaten Lamandau
Tonjolkan Konsep Tradisional Dalam Pameran Pembangunan 2015
HUT Ke-70 Kemerdekaan RI, Momentum Tingkatkan Pembangunan Masyarakat
Tim LPI Kab.Lamandau siap wakili Kalteng Rebut Piala Presiden
Eksekutif dan Legislatif Sepakati Ranperda APBD-P Kab.Lamandau 2015
Semarak Takbir Keliling Nanga Bulik Menyambut Idul Adha 1436 H
Idul Adha 1436 H, Pemkab.Lamandau Salurkan 19 Ekor Sapi Qurban
Masyarakat Nanga Bulik – Kujan Gelar Acara Adat “Manuba”
Waspada Inflasi di Tengah Bencana Kabut Asap
Serapan Anggaran Kab.Lamandau Triwulan III Masih Dibawah Target
Seribu Bukung Kab.Lamandau Siap Catat Rekor MURI
KONI Kab.Lamandau Dituntut Tingkatkan Kinerja dan Prioritaskan Olahraga Unggulan
Pawai Ta’aruf Tahun Baru Hijriyah Diharapkan Menjadi Agenda Wisata
Festival Seribu Bukung Kab.Lamandau Sukses Catat Rekor MURI
Lamandau Juara Umum Festival Reyog Nasional ke XXII Tahun 2015
LAMANDAU KAJI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
BPS Kab.Lamandau Sosialisasikan Metode Baru PDRB dan IPM
Tingkatkan Kualitas Data Dengan Bedah Buku
Dewan Riset Daerah Kab.Lamandau Periode 2015-2018 Resmi Dikukuhkan
Perkuat SIPD Sebagai Rujukan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemkab.Lamandau Kemas Penyerahan DIPA dan DPA-SKPD 2016 dengan Syukuran Atas Prestasi Kinerja 2015
Lamandau Aman dan Damai Dalam Peringatan Kelahiran Kedua “Tokoh Agung”
FORGAB SKPD TAHUN 2016 SUKSES DILAKSANAKAN
Pemkab Lamandau Laksanakan Musrenbang RKPD
LKPJ Bupati Lamandau telah Sukses disampaikan ke DPRD
Sukses dilaksanakan Rapat koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2016
Rakernas Pemuda Katolik Dimulai
Dewan Akui Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2015 Membaik
Pemkab Lamandau Kembali Meraih Opini WTP
Wakil Bupati Buka Pasar Ramadhan
PEMKAB LAMANDAU LAKSANAKAN SAFARI RAMADHAN DI 7 DESA
Marukan Laporkan Pertanggungjawaban APBD 2015 ke DPRD
Pemkab Lamandau Laksanakan RAKORDAL Triwulan II
Pemerintah Kabupaten Lamandau Menggelar Acara Halal Bihalal
Lamandau Peringati Hari Jadi Ke-14
Wakil Bupati Buka Pameran Pembangunan dan Pasar Rakyat
Menteri PPPA Canangkan Lamandau Sebagai Kabupaten Layak Anak
Festival Hulu Arai 2016, Lestarikan Permainan Tradisional
Realisasi Penyerapan Anggaran Masih di Bawah Target
Sukses....Festival Babukung 2016
Pemkab Lamandau Gelar Festival Babukung 2016
Bappeda Evaluasi Data SIPD
Parade Lilin Sambut Perayaan Natal
DRD Gelar Sidang Paripurna
Pemkab Lamandau Gelar Forum Konsultasi Publik Revisi RPJMD untuk Jaring Aspirasi
Bappeda Melaksanakan Pra Musrenbang & Musrenbang RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2017
Rakornas Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017
Pra Rapim TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
Pra Rapim TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Data Publikasi Kabupaten Dalam Angka 2017
Kabupaten Lamandau
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Alamat: Jln. Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662
Telp: 0532 - 3220710
Fax:
Email: bappeda_lamandau@yahoo.co.id