Berita

Deklarasi Banda Aceh Untuk Universal Akses 2019

Diterbitkan pada tanggal 28 November 2016

Konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVI Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) melahirkan Deklarasi Banda Aceh 2016. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen para kepala daerah anggota AKKOPSI untuk mewujudkan kondisi sanitasi yang ideal, sekaligus memenuhi target universal akses pada akhir 2019.

Konferensi kabupaten/kota peduli sanitasi ini dibuka secara resmi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang mewakili presiden. Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, sejumlah Dirjen dan Deputi kementerian terkait, 55 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota se-Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Mengusung tema “Optimalisasi Gerakan AKKOPSI untuk Pencapaian Target Universal Access Sanitasi dan Air Minum Indonesia 2019″, CSS XVI  yang kali ini digelar di Kota Banda Aceh 23-25 November 2016, kegiatan diawali dengan acara Welcome Dinner pada malam hari pertama sebagai ungkapan selamat datang terhadap para Walikota dan Bupati anggota AKKOPSI, kemudian pada hari kedua kegiatan berupa konferensi dan kunjungan lapangan ke TPA Gampong Jawa.

Agenda City Sanitation Summit (CSS) merupakan gelaran rutin puncak pertemuan tahunan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) untuk mendukung pencapaian program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) mewujudkan target 100% akses sanitasi Indonesia Tahun 2019 sebagai wadah koordinasi para Bupati dan Walikota, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait kebijakan bidang sanitasi, hingga saat ini sejumlah 467 Bupati dan Wali Kota tergabung menjadi anggota AKKOPSI.

Gerakan AKKOPSI sebagai forum pertukaran pengalaman berbagai kabupaten/kota yang peduli dan giat dalam pembangunan sanitasi, membangun kemitraan antar para anggota, mendorong peningkatan upaya advokasi, promosi dan kampanye pembangunan sanitasi di Indonesia dan mensosialisasikan kesadaran tentang pentingnya perencanaan strategis dalam optimalisasi investasi di penyediaan layanan sektor sanitasi.

Tertuang dalam enam poin utama, Deklarasi Banda Aceh yang ditandatangani oleh para bupati/wali kota anggota AKKOPSI tersebut dibacakan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Komunikasi AKKOPSI ibu Hj.Illiza Sa’aduddin Djamal pada acara pembukaan konferensi CSS di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, bahwa para kepala daerah anggota AKKOPSI berkomitmen untuk:

  1. Melakukan secara langsung koordinasi dan monitoring rutin berkala terhadap progress pembangunan sanitasi di kabupaten/kota masing-masing secara terpadu, terukur dan sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
  2. Membentuk dan menerapkan kebijakan daerah tentang Gerakan Sanitasi Terpadu untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan sanitasi terutama dalam upaya mewujudkan sinergi lintas SKPD dan non-SKPD termasuk TNI, pihak swasta, para tokoh dan organisasi keagamaan, serta pihak swasta untuk kesuksesan pembangunan sanitasi di daerah.
  3. Setidak-tidaknya mewujudkan stop prilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran regulator serta operator layanan air limbah.
  4. Meningkatkan kinerja dan sinergitas regulator dan operator dalam upaya keterpaduan program pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong pembentukan dan menjaga keberlangsungan siklus bisnis persampahan di daerah.
  5. Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan desa maupun dalam pengalokasian dana desa, dan memfasilitasi pelaksanaan fatwa MUI Pusat dalam pemanfaatan dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf produktif untuk penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
  6. Mendorong secara aktif pembentukan kebijakan nasional yang terkait dengan SOTK daerah, yang mendukung terjadinya percepatan penyediaan layanan sanitasi, maupun kebijakan nasional yang terkait dengan alokasi APBN serta hibah dari mitra pembangunan bagi percepatan penyediaan layanan sanitasi di daerah.

Wali Kota Banda Aceh non aktif ibu Hj.Illiza mengemukakan perlunya komitmen ini dijalankan dengan penuh displin dan kesadaran tinggi sebagai pengejawantahan layanan dasar yang sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakatnya. Keberhasilan Kota Banda Aceh menyediakan layanan 97% akses air bersih dan 94% layanan sanitasi merupakan capaian yang tinggi dari sebuah komitmen terhadap masyarakatnya baik melalui prinsip dasar kegotongroyongan maupun inovasi teknis berupa zonasi drainase untuk pengedalian genangan di kota, serta penerapan district meter area untuk penyediaan air bersih.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil menjadi salah narasumber diskusi publik sesi kedua City Sanitation Summit (CSS) XVI di Gedung AAC Dayan Dawood Jl. Tengku Nyak Arief, Banda Aceh, mengungkapkan pengalaman Kota Bandung dalam mempercepat pembangunan sanitasi kota Bandung akibat bertumbuhnya populasi secara cepat tanpa diiringi desain kota yang memadai sehingga munculah masalah kekumuhan, sampah, drainase, dan lain sebagainya yang mengurangi kualitas hidup masyarakat Kota Metropolitan  Bandung sampai pada akhirnya dimasa kepemimpinan Ridwan Kamil, Kota Bandung berhasil memperoleh Piala Adipura dengan nilai tertinggi seluruh Indonesia.

Wali Kota Bandung berbagi pengalamannya terkait dengan keberhasilan Kota Bandung meningkatkan kesadaran sanitasi warganya adalah pertama dengan secara perlahan-lahan berusaha mengubah perilaku pola dan kesadaran hidup sehat warga dengan menggunakan contoh, antara lain : Gerakan Pungut Sampah, Gerakan Hidup Sehat dengan Bersepeda,Gerebeg Sampah, Kewajiban Mobil Memiliki Tempat Sampah, Toilet Sekolah sekelas Hotel Bintang 3, sampai diberlakukannya sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut di atas.

Untuk pendanaan APBD, sektor sanitasi telah mendapat lebih dari 2,3% nilai APBD sedangkan pemanfaatan sumber lain yang sah dalam pembangunan sektor sanitasi di masukan dalam website TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) agar ada transparansi penggunaan dan asal usul sumber dana yang dapat diakses masyarakat luas.Selain itu ,Kota Bandung selalu melibatkan gerakan pemuda dalam kegiatan sanitasi dan kemasyarakatan dengan jumlah dana yang digelontorkan sekitar 20 miliar per tahunnya.Karena menurut Ridwan Kamil apabila ingin perubahan yang lebih cepat, tidak bisa mengandalkan pemimpinnya saja tapi harus bahu membahu dengan menjadi pemuda yang memberi solusi dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Kedua dengan mendekati ulama untuk menyampaikan tema-tema da’wah tentang kebersihan, berinvestasi sanitasi baik melalui dana pemerintah maupun non APBD.

Fakta bahwa di Indonesia saat ini masih terdapat 95 juta penduduk atau 37% yang belum memiliki akses terhadap air minum layak dan masih terdapat 120 juta penduduk atau 47% yang belum memiliki sanitasi yang layak, adalah merupakan tanggung jawab bukan hanya pemerintah pusat namun juga tingkat provinsi, kabupaten/kota. Gerakan hidup sehat sejauh ini telah didukung 20 kementerian dan lembaga yang bersinergi, dengan harapan bukan hanya sanitasinya saja tapi juga air bersihnya mengalir karena kebutuhan air selayaknya sanitasi merupakan kebutuhan dasar dan pola hidup yang sehat sehingga dengan kondisi masyarakat yang sehat produktifitas juga meningkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *