LKPJ Bupati Lamandau Tahun 2018

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 67 menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (2) menyatakan Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Secara prinsip LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD, sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Download