Berita

DPRD Kab.Lamandau Beri Catatan Strategis Terhadap LKPJ 2014

Diterbitkan pada tanggal 22 April 2015

DPRD Kab.Lamandau menyampaikan Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2015 tentang Catatan Strategis DPRD Kab.Lamandau terhadap LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lamandau tentang Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2014, tanggal 21 April 2015 pada Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 atau setelah 29 hari saat LKPJ tersebut disampaikan kepada DPRD Kab.Lamandau melalui Rapat Paripurna 2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 tanggal 24 Maret 2015 yang lalu. Rapat Paripurna Istimewa dihadiri Bupati Lamandau Ir. Marukan,MAP, Wakil Bupati Lamandau Drs. H. Sugiyarto,MAP dipimpin oleh Ketua DPRD Kab.Lamandau H. Tommy Hermal Ibrahim beserta Wakil Ketua dan anggota DPRD, Unsur FKPD, eselon II, III dan IV dilingkup Pemkab.Lamandau dan sejumlah insan pers.

Penyampaian Catatan Strategis ini sebagai pelaksanaan amanat PP 3/2007 Pasal 23 bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD dibahas secara internal DPRD sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Kemudian Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa dalam jangka waktu 30 hari setelah penyampaian LKPJ. Hal ini sebagai Rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

Dalam Catatan Stategis yang dibacakan anggota DPRD Herianto, mengungkapkan bahwa DPRD Kab.Lamandau memahami tidak sedikit hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hambatan dan tantangan ini berupa hambatan internal maupun eksternal yang patut dipahami bersama sebagai warna dari proses pembangunan.

DPRD Kab.Lamandau menyoroti 8 (delapan) bidang pembangunan untuk mendapatkan perhatian dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pendapatan Daerah,  Bidang Umum Pemerintahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, Bidang Perikanan dan Pertanian, serta Bidang Perkebunan dan Kehutanan.

Pada bidang ekonomi, DPRD mengharapkan agar PemkKab.Lamandau terus meningkatkan perkembangan ekonomi makro Kab.Lamandau. Selain dari pada itu masalah pemerataan pendapatan masyarakat juga harus mulai menjadi perhatian dengan menciptakan pusat pertumbuhan baru dan mendorong program kemitraan di sektor perkebunan.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemkab.Lamandau terkait Pendapatan Daerah terutama dalam meningkatkan PAD, antara lain adalah :  a) Mengintensifkan atau meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya Peningkatan Penerimaaan Pajak dan Retribusi Daerah serta meminimalisasi tunggakan pajak maupun retribusi. b) Ekstensifikasi atau upaya mencari terobosan baru dengan menggali penerimaan dari jenis Pajak dan Retribusi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. c) Menciptakan regulasi baru dan mendorong pihak ketiga agar dapat berperan dalam pembangunan Kabupaten Lamandau dengan memberikan sumbangan dana yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. d) Perlu dilakukannya evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan PAD, serta membuat Peraturan Daerah yang baru, semisal Pajak Air Bawah Tanah. e) Menjaga dan mendorong ketaatan dan kepatuhan dari Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban–kewajibannya dengan melakukan peningkatan pelayanan yang lebih memadai lagi, baik yang menyangkut Pelayanan, Kecepatan dan Penyederhanaan Proses Birokrasi serta didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana penunjang lainnya. f) Yang terpenting adalah Dinas atau Instansi perpajakan diharapkan agar lebih aktif melakukan penyuluhan kesadaran pembayaran pajak oleh masyarakat pada umumnya dan perusahaan.

Selain dari sektor pajak DPRD Kab.Lamandau juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah. “Kami melihat Retribusi Daerah dari sewa alat berat tidak memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga dimohon ke depan agar bisa ditingkatkan. Instansi terkait juga harus melakukan inventarisasi alat berat, apabila ada alat yang tidak fungsional disarankan untuk dihapus saja dari aset,” tambahnya.

Disamping itu, hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah yaitu terhadap pemanfaatan dan pengelolaaan aset – aset milik Pemerintah Daerah, inventarisasi aset – aset milik Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam upaya lebih mengoptimalkan pemanfaatannya.

Terhadap keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah Bajurung Raya diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maupun lebih dari itu yaitu turut serta dalam mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih menjanjikan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk masalah penyelesaian tata batas wilayah baik antar kabupaten, antar kecamatan maupun antar desa, berbagai tahapan yang sudah dilakukan baik untuk penyelesaian tata batas di tingkat desa, kecamatan maupun dengan kabupaten tetangga terus dipacu dalam penyelesaiannya, yang pada akhirnya kita harapkan selesai secara tuntas.

Dalam bidang pendidikan Pemkab.Lamandau dituntut untuk meningkatkan SDM warga Kab.Lamandau melalui peningkatan prosentase kelulusan warga Kab.Lamandau dalam tes CPNS. DPRD Kabupaten Lamandau mendukung setiap jalan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamandau, khususnya instansi terkait dalam mendongkrak tingkat kelulusan CPNS tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga meminta kepada Pemkab.Lamandau agar bisa segera menyelesaikan proses perijinan untuk Politeknik Kab.Lamandau.

Peningkatan mutu SDM petugas medis tidak hanya di lingkup RSUD Lamandau saja tetapi juga di tingkat PUSKESMAS, PUSTU dan POLINDES yang pada akhirnya petugas medis atau tenaga kesehatan tersebut diharapkan lebih profesional dan berkwalitas. Peningkatan mutu SDM petugas medis tersebut tentunya juga diiringi dengan peningkatan kedisiplinan pegawai yang bersangkutan.

DPRD Kab.Lamandau juga mengharapkan kepada instansi terkait agar dalam pengadaan obat–obatan agar dilakukan secara selektif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesediaan yang memadai.

Dalam bidang infrastruktur, DPRD memberikan catatan antara lain: 1) DPRD Kab.Lamandau mengharapkan Pemkab.Lamandau memperkirakan atau perencanaan yang kongkrit agar diketahui hasil akhir jumlah anggaran yang diperlukan sampai dengan selesainya pembangunan Politeknik, Stadion dan Pembangunan Alun – Alun. Sehingga memudahkan pada saat pembahasan anggaran dan pengawasannya. 2) Agar Stadion Hinang Golloa dapat segera difungsikan untuk menampung aktifitas olah raga masyarakat. 3) Terkait proyek provinsi, yaitu pengadaan pemasangan pipa agar bisa dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Lamandau agar bisa berfungsi / fungsional terhadap distribusi air PDAM di Kecamatan Sematu Jaya yang sumber airnya dari Desa Batu Hambawang. Selain hal tersebut harapannya PDAM bisa memberikan pelayanan air bersih yang merata, agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih dengan air yang berkwalitas dan layak konsumsi. 4) Pembangunan infrastruktur perhubungan terus diupayakan kelanjutannya, pada tahun 2014 telah direncanakan land clearing bandar udara. Namun tidak dapat dilaksanakan karena belum keluarnya izin pelepasan kawasan hutan wilayah bandar udara. DPRD Kab.Lamandau terus mendukung dan mendorong agar izin tersebut segera keluar sehingga rencana pembangunan bandara tersebut segera terealisasi. Sambil menunggu izin tersebut keluar, DPRD Kab.Lamandau meminta kepada Pemkab.Lamandau melakukan proteksi terhadap lokasi dimaksud agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat. 5) DPRD Kabupaten Lamandau juga mengharapkan agar instansi terkait bisa menertibkan mobil – mobil yang melebihi tonase dan melintasi wilayah Lamandau, dimana terlihat kerusakan jalan hampir di sepanjang jalan yang dilintasi dengan mobilitas yang cukup tinggi oleh kendaraan yang bertonase besar.

Selanjutnya pada sektor Perikanan dan Pertanian, DPRD Kab.Lamandau mengharapkan agar Balai benih perikanan ada pengelolaan yang baik dan profesional, sehingga terasa manfaatnya secara maksimal bagi masyarakat. Selain hal tersebut diharapkan Pemkab.Lamandau menambah tenaga ahli pada Balai Benih Ikan (BBI) agar ketersediaan bibit bagi masyarakat tercukupi.

Selain Bidang Perikanan DPRD Kab.Lamandau juga mendorong agar Pemkab.Lamandau dapat meningkatkan intensifikasi pertanian melalui sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian dan penyuluhan pertanian sehingga produksinya memuaskan serta diupayakan lebih baik dan mampu memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat Lamandau.

Berikutnya, DPRD Kab.Lamandau mohon agar masalah ijin bidang kehutanan dan perkebunan yang sampai dengan saat ini masih tumpang tindih dan menimbulkan sengketa untuk bisa segera dicarikan solusi dan jalan keluar sehingga tidak menjadi benang kusut yang merugikan semua pihak, termasuk Pemkab.Lamandau.

Namun selain beberapa catatan saran masukan, DPRD juga memberikan apresiasi terhadap upaya Pemkab.Lamandau dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan di segala bidang yang kinerjanya dinilai telah membawa perubahan Kab.Lamandau kearah yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *