Berita

Marukan Laporkan Pertanggungjawaban APBD 2015 ke DPRD

Diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2016

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.Lamandau Tahun 2015 telah disampaikan kepada DPRD Kab.Lamandau melalui Rapat Paripurna 1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.00 WIB di ruang persidangan DPRD Kab.Lamandau.

Rapat paripurna dihadiri oleh Bupati Lamandau Ir. Marukan, MAP dan Wakil Bupati Lamandau Drs.H. Sugiyarto, MAP, dipimpin oleh Ketua DPRD Kab.Lamandau H. Tommy Hermal Ibrahim beserta Wakil Ketua dan anggota DPRD, Unsur FKPD, Eselon II, III dan IV dilingkup Pemerintah Kab.Lamandau, sejumlah insan pers, dan undangan lainnya.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Lamandau Tahun 2015 yang disampaikan ke DPRD merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan guna mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam pidatonya, Marukan menjelaskan bahwa secara substansial ranperda ini berdasarkan pasal 31 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo pasal 184 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 320 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jo. Pasal 107 PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengisyaratkan bahwa Bupati menyampaikan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada tanggal 27 Mei 2016 yang lalu, Bupati Lamandau telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalteng di Palangka Raya, yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut opini BPK bahwa laporan keuangan Pemkab.Lamandau menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan Pemkab.Lamandau per tanggal 31 Desember 2015 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Pemkab.Lamandau dalam menyusun laporan keuangan menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Marukan menambahkan, perolehan predikat WTP atas laporan keuangan Pemkab.Lamandau tahun anggaran 2015 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, sebab laporan keuangan Pemkab.Lamandau sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan perolehan predikat WTP atas laporan keuangan tahun 2013 dan 2014 masih menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual.

Namun ada beberapa pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab.Lamandau tahun 2015 yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Sistem pengendalian intern masih lemah, sehingga terdapat beberapa kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain: a. Proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemkab.Lamandau TA. 2015 tidak melalui reviu yang memadai; b. Piutang PBB-P2 hasil pelimpahan dari KPP Pratama Pangkalan Bun, belum divalidasi dan pengelolaan PBB-P2 belum didukung sistem informasi yang memadai; c. Pengelolaan dan pelaporan dana BOS, BOSDA dan BOS APBD belum tertib; dan yang kedua, Masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti beberapa point temuan diatas, Pemkab.Lamandau telah menyusun Rencana Aksi untuk menindaklanjuti temuan tersebut, baik secara administrasi maupun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi yang sudah ditetapkan dan tindaklanjut dari temuan tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *