Berita

PROLEGDA Tahun 2015 Menjawab Dinamika Kebutuhan Hukum Masyarakat

Diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2015

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kab.Lamandau Tahun 2015 siap “digodok” dan dihahas. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kab.Lamandau tentang Program Legislasi Daerah Kab.Lamandau Tahun 2015 yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna 2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 pada Selasa, 24 Maret 2015 di Ruang Rapat/Sidang DPRD Kab.Lamandau sebelum Pidato Pengantar LKPJ Bupati.

Prolegda Tahun 2015 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan merupakan Perencanaan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah telah yang disusun secara cermat, terpadu, dan terukur dengan memuat skala prioritas serta dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Lamandau.

Selain itu, Prolegda Tahun 2015 sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kab.Lamandau yang menuntut penciptaan Peraturan Perundangan-undangan Daerah yang responsive terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan politik di Kabupaten Lamandau dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan dinamika perkembangan hukum, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kab.Lamandau, maka arah kebijakan Prolegda Tahun 2015 adalah antara lain : 1) Mengoptimalkan penyelenggaraan dan tata kelola pendidikan; 2) Melakukan pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar tetap terjaga kelestariannya; 3) Melakukan pengaturan terhadap kawasan yang bebas dari asap rokok; 4) Melakukan pengaturan jaminan kredit daerah dan hibah pemerintah daerah; 5) Melakukan pengaturan untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lamandau; 6) Melakukan pengaturan terkait organisasi dan tata laksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau; 7) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, melalui partisipasi dalam bidang pembangunan, swadaya masyarakat, gotong royong dan sebagainya; 8) Melakukan pengaturan dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; 9) Mendorong peran Pihak Ketiga dalam melakukan penyertaan modal; 10) Menumbuhkembangkan minat investor, dengan melakukan review terhadap Perda-perda yang telah ada serta membentuk perda baru; 11) Menata Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang mampu meningkatkan tata kelola Pemerintah yang baik, akses partisipasi bagi masyarakat dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah; 12) Melakukan pengaturan Retribusi Daerah; 13) Melakukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan 14) Menyusun pedoman terhadap pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan arah dan kebijakan tersebut, maka Prolegda Tahun 2015 ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) Raperda dan Raperda Kumulatif Terbuka. Adapun 22 Raperda tersebut antara lain: 1) Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2) Raperda tentang Wajib Belajar 12 Tahun; 3) Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan; 4) Raperda tentang Kawasan Bebas Rokok; 5) Raperda tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual; 6) Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 7) Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah; 8) Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; 9) Raperda tentang Peningkatan Status Kelembagaan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau dari Kantor Menjadi Badan; 10) Raperda tentang Retribusi Cetak Dan Penggandaan Peta; 11) Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat; 12) Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara; 13) Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Konservasi Sumber Daya Air; 14) Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah; 15) Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang; 16) Raperda tentang Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak; 17) Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025; 18) Raperda tentang Pemberian Bantuan Pasca Bencana; 19) Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; 20) Raperda tentang Komponen Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 21) Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan 22) Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sedangkan Raperda Kumulatif Terbuka terdiri dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015; 2) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014; dan 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

DPRD Kab.Lamandau berharap Prolegda Tahun 2015 mampu menjawab perkembangan kebutuhan perundang-undangan, mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2015. Disamping itu, Produk Hukum yang akan disusun pada Tahun 2015 sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menghendaki pembangunan hukum yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (run)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *