Berita

Sukses dilaksanakan Rapat koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2016

Diterbitkan pada tanggal 21 April 2016

Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melaksanakan acara Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan  Program/Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 4 April 2016 d Aula Bappeda yang di buka langsung oleh Bapak Bupati Lamandau Ir. Marukan, M.A.P. Rapat Koordinasi Pengendalian ini sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan adalah evaluasi pelaksanaan rencana, merupakan komitmen pemerintah agar pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan hasilnya dirasakan dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan RAKORDAL ini juga mempunyai nilai strategis terkait percepatan penyerapan anggaran, yakni dengan menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2016 yang  pendanaannya bersumber dari APBD maupun APBN.

Dalam sambutannya, Bupati Lamandau berharap dengan adanya rapat koordinasi ini akan mendorong kita semua untuk melaksanakan pembangunan pada tahun 2016 semakin fokus dan lebih baik lagi, karena kita telah mengawali tahun anggaran 2016 dengan dimulai dari penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2016 oleh Bapak Gubernur kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Desember 2015 yang lalu, dan dilanjutkan  pada tanggal 23 Desember 2015 dilaksanakan penyerahan DPA-SKPD oleh Bupati kepada Kepala SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

  1.  Dinas Kesehatan :
  1. Capaian fisik dan keuangan Dinas Kesehatan sudah optimal karena pengadaan obat dan alat kesehatan tidak dapat dilaksanakan akibat penayangan dalam e-katalog baru muncul pada pertengahan bulan maret. Selain itu konstruksi terlambat karena adanya gagal lelang sehingga harus dilaksanakan lelang ulang.
  2. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan tidak hanya sebesar Rp.5.000.000, karena ada kapitasi dari BPJS sebesar Rp. 400 juta yang belum masuk.
  1. Dinas Pekerjaan Umum
  1. Dalam memberikan pembayaran termin pekerjaan harus dilakukan secara hati – hati untuk meminimalkan temuan.
  2. Dalam pengelolaan dana DAK, untuk proses perencanaan dilakukan dengan dana DAU pada tahun sebelumnya karena jika menggunakan dana DAK proses perencanaan menjadi lama.
  1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  1. Setiap SKPD yang diberi target mengelola pendapatan ataupun memperoleh pendapatan wajib melaporkan ke Kementerian Keuangan melalui DPKAD paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.
  2. Keterlambatan dalam pelaporan pendapatan akan mengakibatkan tertundanya DAU.

Adapun arahan Bupati Lamandau Untuk percepatan penyerapan anggaran dan realisasi fisik, diminta agar seluruh SKPD senantiasa memacu pelaksanaan kegiatan serta membuat action plan dan melakukan evaluasi intern setiap bulannya. Masih ada 25 desa yang belum melaporkan dana desa, untuk itu dimohon bantuan kepada para camat agar mendorong desa yang bersangkutan untuk segera menyampaikan laporan karena transfer dana desa tergantung dari kelengkapan laporan.

Kemudian, Bupati Lamandau juga ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, untuk selalu berdisiplin dalam pelaksanaan anggaran termasuk pelaporan kegiatan. Karena kita satu kesatuan sistem maka apabila ada salah satu SKPD tidak disiplin akan berdampak terhadap terlambatnya penyelesaian dan penyampaian Laporan tingkat Kabupaten ke Provinsi. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kepala SKPD yang dengan disiplin dan  konsisten melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan yang didanai dari APBD dan APBN secara benar dan tepat waktu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *