Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, maka tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamandau adalah:

1. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan tugas analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Bappeda mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijkan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijkan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
  • Pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
  • Penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
  • Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
  • Pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  • Pengendalian dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  • Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Bappeda; dan
  • Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.