Berita

Waspada Inflasi di Tengah Bencana Kabut Asap

Diterbitkan pada tanggal 30 September 2015

Saat ini kita telah berada pada musim kemarau kurang lebih 5 bulan jalan dengan curah hujan jauh berada di bawah normal sehingga di beberapa daerah terjadi kekeringan dan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang menyebabkan dampak asap yang mengganggu berbagai sendi kehidupan kemasyarakatan baik pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan berbagai aktivitas lainnya. Jadwal penerbangan banyak mengalami penundaan atau bahkan pembatalan, sekolah-sekolah terpaksa harus diliburkan, masyarakat banyak terkena penyakit ISPA, hasil pertanian tidak optimal dan lain-lain. Mengamati kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah melalui SK Nomor 188.44/536/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (Karhutla) untuk Provinsi Kalimantan Tengah terhitung  sejak tanggal 7 September 2015 selama 2 minggu atau sampai dengan tanggal 19 September 2015.

Status ini dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim terkait. Kondisi demikian dikhawatirkan akan mengakibatkan terganggunya pasokan beberapa bahan pokok strategis di Kalimatan Tengah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat inflasi. Berdasarkan hasil rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 dikaitkan dengan kondisi cuaca saat ini, beberapa komoditas dikhawatirkan akan mengalami kenaikan harga adalah ikan-ikanan, sayur-sayuran, cabe, bawang dan sebagainya.

Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, TPID Provinsi bersama Kabuaten/Kota Se-Kalteng menggelar Rapat High Level Meeting (HLM) Khusus Menghadapi Tanggap Darurat Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (Karhutla) yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati Kotim lantai II Sampit tanggal 17 September 2015 lalu.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian oleh TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pengendali inflasi khususnya dalam menghadapi Tanggap Darurat Bencana Karhutla antara lain:  1). Agar Pasar Penyeimbang (PP) di semua Kabupaten baik tetap bergerak terus diaktifkan    paling  tidak sampai dengan tanggal 30 September 2015, khusus untuk Provinsi diminta agar pasar penyeimbang (PP) dioperasionalkan sampai dengan berakhirnya musim kering/kabut asap, yang diperkirakan sampai dengan akhir Oktober 2015. Bagi Kabupaten yang sampai saat ini belum mengoperasionalkan PP, diminta agar sekembalinya dari High Level Meeting (HLM) ini segera mengoperasionalkan PP dimaksud sesuai konsep dan pilosofi PP TPID Provinsi.

2). Masing-masing TPID Provinsi dan Kab/Kota tetap memantau harga,ketersediaan/kecukupan seluruh bahan pokok strategis termasuk melaksanakan pemeriksaan stock ke gudang-gudang para distributor dan mengumumkan hasilnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

3). Mengumumkan secara trasparan kepada seluruh masyarakat bahwa bahan pokok strategis tersedia secara mencukupi dalam beberapa bulan kedepan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu melakukan pembelian secara besar-besaran cukup membeli keperluan sehari-hari seperti pada hari-hari biasa.

4). Diminta kepada para pedagang untuk tidak menaikan harga tanpa dasar/alasan yang rasional/wajar dan para pedagang juga diminta untuk tidak melakukan penimbunan bahan pokok strategis karena perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum dan dapat diberi sanksi yang berat.

5). Kepada instansi terkait diminta untuk melaksanakan pengelolaan ekspetasi masyarakat terhadap ketersediaan dan harga-harga bahan pokok strategis yakni dengan memberikan penjelasan secara jelas, transparan dan apa adanya terhadap ketersediaan stok bahan pokok strategis.

6). Kepada semua Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah diminta agar melakukan percepatan Penyaluran Raskin kepada RTS-PM. Untuk alokasi Oktober 2015 agar disalurkan bersama dengan penyaluran raskin September 2015, dengan tetap berpedoman kepada Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2015.

7). Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 10 tahun 2015 tentang Pengendalian Inflasi Kalimantan Tengah telah disosialisasikan kepada kita semua. Gubernur Kalteng minta agar Pergub tersebut dipedomani dan dilaksanakan dengan baik dan kepada Kabupaten/Kota juga diminta untuk menyusun Pergub serupa sebagai acuan bagi TPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. (run*)

Saat ini kita telah berada pada musim kemarau kurang lebih 5 bulan jalan dengan curah hujan jauh berada di bawah normal sehingga di beberapa daerah terjadi kekeringan dan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang menyebabkan dampak asap yang mengganggu berbagai sendi kehidupan kemasyarakatan baik pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan berbagai aktivitas lainnya. Jadwal penerbangan banyak mengalami penundaan atau bahkan pembatalan, sekolah-sekolah terpaksa harus diliburkan, masyarakat banyak terkena penyakit ISPA, hasil pertanian tidak optimal dan lain-lain. Mengamati kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah melalui SK Nomor 188.44/536/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (Karhutla) untuk Provinsi Kalimantan Tengah terhitung  sejak tanggal 7 September 2015 selama 2 minggu atau sampai dengan tanggal 19 September 2015.

Status ini dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim terkait. Kondisi demikian dikhawatirkan akan mengakibatkan terganggunya pasokan beberapa bahan pokok strategis di Kalimatan Tengah yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat inflasi. Berdasarkan hasil rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 dikaitkan dengan kondisi cuaca saat ini, beberapa komoditas dikhawatirkan akan mengalami kenaikan harga adalah ikan-ikanan, sayur-sayuran, cabe, bawang dan sebagainya.

Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, TPID Provinsi bersama Kabuaten/Kota Se-Kalteng menggelar Rapat High Level Meeting (HLM) Khusus Menghadapi Tanggap Darurat Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (Karhutla) yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati Kotim lantai II Sampit tanggal 17 September 2015 lalu.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian oleh TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pengendali inflasi khususnya dalam menghadapi Tanggap Darurat Bencana Karhutla antara lain:  1). Agar Pasar Penyeimbang (PP) di semua Kabupaten baik tetap bergerak terus diaktifkan    paling  tidak sampai dengan tanggal 30 September 2015, khusus untuk Provinsi diminta agar pasar penyeimbang (PP) dioperasionalkan sampai dengan berakhirnya musim kering/kabut asap, yang diperkirakan sampai dengan akhir Oktober 2015. Bagi Kabupaten yang sampai saat ini belum mengoperasionalkan PP, diminta agar sekembalinya dari High Level Meeting (HLM) ini segera mengoperasionalkan PP dimaksud sesuai konsep dan pilosofi PP TPID Provinsi.

2). Masing-masing TPID Provinsi dan Kab/Kota tetap memantau harga,ketersediaan/kecukupan seluruh bahan pokok strategis termasuk melaksanakan pemeriksaan stock ke gudang-gudang para distributor dan mengumumkan hasilnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

3). Mengumumkan secara trasparan kepada seluruh masyarakat bahwa bahan pokok strategis tersedia secara mencukupi dalam beberapa bulan kedepan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu melakukan pembelian secara besar-besaran cukup membeli keperluan sehari-hari seperti pada hari-hari biasa.

4). Diminta kepada para pedagang untuk tidak menaikan harga tanpa dasar/alasan yang rasional/wajar dan para pedagang juga diminta untuk tidak melakukan penimbunan bahan pokok strategis karena perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum dan dapat diberi sanksi yang berat.

5). Kepada instansi terkait diminta untuk melaksanakan pengelolaan ekspetasi masyarakat terhadap ketersediaan dan harga-harga bahan pokok strategis yakni dengan memberikan penjelasan secara jelas, transparan dan apa adanya terhadap ketersediaan stok bahan pokok strategis.

6). Kepada semua Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah diminta agar melakukan percepatan Penyaluran Raskin kepada RTS-PM. Untuk alokasi Oktober 2015 agar disalurkan bersama dengan penyaluran raskin September 2015, dengan tetap berpedoman kepada Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2015.

7). Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 10 tahun 2015 tentang Pengendalian Inflasi Kalimantan Tengah telah disosialisasikan kepada kita semua. Gubernur Kalteng minta agar Pergub tersebut dipedomani dan dilaksanakan dengan baik dan kepada Kabupaten/Kota juga diminta untuk menyusun Pergub serupa sebagai acuan bagi TPID Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *